Albertus Agung Satria Hermawan

JawaTengah.Online — Memilih politik sebagai alat perjuangan dan lahan pengabdian dalam karir, agar bisa memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat secara maksimal, baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan, dll.

Agung melihat persoalan kemiskinan dan pemerataan ekonomi masih menjadi tantangan utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di era kepemimpinan Ganjar Pranowo -Taj Yazin. Saat ini provinsi berpenduduk 34 juta jiwa tersebut memiliki 4,45 juta penduduk miskin dan 15 kabupaten dengan tingkat kesenjangan antar wilayah yang tinggi.

Persoalan mendasar kemiskinan di pedesaan tidak terlepas dari faktor upah tenaga kerja yang lebih rendah dibanding perkotaan. Padahal, per September 2016 angka batas kemiskinan adalah pendapatan di bawah Rp 322.748 / kapita / bulan.

Sementara per-Maret 2018 dari total penurunan kemiskinan nasional 633.000 yang disumbang oleh Jawa Tengah mencapai 300.290 orang sehingga persentase kemiskinan di Jawa tengah turun dari 12,23 persen menjadi 11,32 persen, bandingkan penurunan di Jawa Barat 158.620 orang dan di Jawa Timur 72.680 orang.

Menurutnya persoalan pengangguran, tidak bisa terlepas dari persoalan minimnya kesempatan kerja terutama di sektor formal. Berkaca pada data BPS tingkat pengangguran terbuka – TPT di Jawa Tengah sebesar 4,23 persen, penduduk bekerja di sektor informal 60,01 persen, dan pekerja di sektor informal naik 1,14 persen dibanding Agustus 2017. Oleh sebab itu, untuk menekan angka kemiskinan maupun pengangguran, kiranya menjadi tantangan dan perlu diperjuangkan melalui parlemen.

Oleh karenanya menjadi pelecut dirinya di parlemen /DPRD Provinsi Jawa Tengah, sebagai anggota legislatif; ia akan memaksimalkan tiga fungsi DPRD yakni ; fungsi budgeting (penganggaran), legislasi dan kontrol. Sebagai fungsi budgeting, tentu mendorong APBD Provinsi Jawa Tengah yang pro terhadap kepentingan masyarakat. Termasuk dibidang legislasi, akan terus mendorong regulasi yang mengedepankan kepentingan publik, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya itu, agar pemerintahan berjalan dengan baik, sudah barang tentu dibutuhkan peran kontrol dari legislatif. Melalui peran tersebut, akan bisa dikontrol apa yang menjadi kebijakan Pemprov Jawa Tengah, sehingga setiap program maupun kebijakannya harus pro rakyat.

Bersama Fraksinya PDI-P di DPRD Provinsi Jateng, Agung juga akan memperjuangkan penanganan kemiskinan dan membuka akses peluang kerja sebagaimana persoalan yang banyak diadukan masyarakat yang berada di Dapilnya Jateng XIII ( Kab. Batang, Pekalongan, Pemalang dan Kota Pekalongan)

Di samping itu, persoalan pemukiman kumuh dan rob, menjadi dominasi persoalan yang dihadapi warga masyarakat di pesisir Pantura. “Tentu, hal ini harus diperjuangkan, pula sehingga kondisi demikian, lambat laun dapat teratasi dengan baik” ungkapnya.

Sebagai new comer di Parpol besutan Megawati Soekarnowati, termasuk dalam kontestasi Pileg, Agung mengaku banyak memperoleh pengalaman diajang ‘gawe’ politik lima tahunan tersebut.

“Pileg 2019 merupakan pengalaman baru, karena dapat berinteraksi langsung dengan warga masyarakat. Disamping itu, dapat mengetahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat ” ungkapnya.

Jadi kalau ditanya apa kunci sukses di Pileg bulan April lalu adalah saling menghargai dan menghormati diantara sesama. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Hal itu dikandung maksud, melalui prinsip tersebut, segala persoalan didiskusikan dan dicarikan solusinya secara bersama-sama.

Agung yang sekarang diamanahi sebagai Ketua DPC PDI-P Kota Pekalongan memiliki obsesi besar yaitu ingin mengembalikan kajayayaan Partai “Moncong Putih” dalam lingkaran di Kota Batik itu.

Oleh karenanya ia bersama pengurus DPC dan para kader akan bekerja keras dan menjaga intergritas partai agar bisa semakin dekat dan dicintai rakyat. Tanpa modal itu, kiranya sulit target besar mengembalikan kejayaan PDI-P di Pekalongan khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. (*)