JEPARA – Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK), mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara, Jawa Tengah (Jateng), pada Kamis (10/8/2023) siang. Kedatangan mereka yakni untuk mengingatkan pimpinan dan anggota dewan agar benar-benar menghindari tindakan korupsi.

Tak hanya itu, kedatangan KPK juga untuk mengingatkan para anggota dewan mengenai peristiwa lima tahun lalu, saat KPK RI mengosongkan DPRD Kota Malang. Di mana saat itu, 41 anggota DPRD Kota Malang ditahan KPK, akibat korupsi berjemaah di lembaga legislatif tersebut.

“Datang ke daerah seperti ini, maksud kami adalah untuk memastikan bahwa dalam tata kelola pemerintahan di daerah (Jepara), terbangun sistem yang tidak ada celah tindakan korupsi,” kata Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK RI, Uding Juharudin, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/8/2023).

Udin menceritakan, sebelum ini pihaknya juga telah banyak membersamai Pemkab Jepara untuk memastikan upaya pencegahan tindakan korupsi dalam tata kelola keuangan daerah. Sebab itu, ia meminta komitmen DPRD untuk mendukung upaya pencegahan tindakan korupsi.

“Mumpung tanda tangan kita masih laku, mari gunakan untuk hal yang bermanfaat bagi Masyarakat,” pintanya.

Lebih jauh, dalam kesempatan itu KPK juga mengenalkan MCP KPK, yakni sistem informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pemerintahan daerah di Indonesia. Sedangkan pada bagian lain, pihaknya memuji jajaran pemrintahan daerah di Jepara yang meminta pendampingan KPK untuk menyelamatkan aset pemerintahan daerah dari rencana penguasaan oleh pihak yang mafia. Di mana keduanya adalah Stadion Kamal Djunaidi dan aset fasilitas umum di Tubanan, Kecamatan Kembang, tak jauh dari PLTU Tanjungjati B.

“Heroik sekali itu, Pak. Viral, kan, di TikTok. PPNS-nya sampai berantem itu dengan mafianya,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Haizul Ma’arif, mengaku ini bukan kali pertama KPK datang ke Jepara. Sebelumnya, jajaran pemerintahan daerah di Jepara telah dibersamai KPK dalam mengawal pengamanan aset daerah, Stadion Kamal Djunaidi. 

Saat itu, pihaknya mengaku sampai bersurat ke Mahkamah Agung (MA) agar perkara itu diputus seadil-adilnya. Dalam perkembangannya, putusan MA memenangkan penguasaan Stadion Kamal Djunaidi kepada Pemkab Jepara.

“Meski sekarang masih berproses di dalam tahap peninjauan kembali,” aku Guz Haiz.