SUKOHARJO, JawaTengah.Online – Suasana menjelang Pilkada Sukoharjo, 23 September 2020, kini mulai memanas. Beberapa calon yang mendaftar lewat PDIP mulai bersuara keras jika rekomendasi dari DPP tak jatuh kepadanya.

Sebut saja pengacara Henry Indraguna. Dia mengancam akan keluar dari PDIP jika rekomendasi DPP diberikan kepada pasangan calon Etik Suryani – Agus Santosa (EA) maupun Purwadi – Indra Surya (Purwa-Surya).

Etik Suryani merupakan istri dari H Wardoyo Wijaya SH, MH, bupati Sukoharjo yang sudah menjabat selama dua periode. Karena tidak boleh maju lagi, istrinya siap menggantikannya, bahkan menjadi kandidat terkuat yang akan diajukan PDIP dalam Pilkada Sukoharjo 2020.

Agus Santosa saat ini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukoharjo. Purwadi sekarang menjabat wakil bupati. Ia akan menggandeng Indra Surya. Keempat bakal calon ini maju lewat PDIP, sama seperti Henry Indraguna.

Di luar partai pemenang Pemilu Legislatif 2019 tersebut, muncul nama-nama seperti Joko Paloma Santosa (Partai Gerindra) dan Wiwaha Aji Santosa (ketua PD Muhammadiyah). Wiwaha berencana maju sebagai calon independen.

Henry siap “melawan”

Henry Indraguna menjelaskan, sejauh ini dirinya tetap taat dan sabar menunggu hasil rekomendasi DPP PDIP. Tetapi dia akan “melawan” apabila rekomendasi diberikan kepada EA atau Purwa-Surya. “Semua ini saya lakukan demi kepentingan rakyat Sukoharjo,” ungkapnya, sebagamana diberitakan Tribun Solo.

Sebab, tambah Henry, keempat bakal calon itu tidak kompeten memimpin Sukoharjo. Sudah saatnya Sukoharjo memiliki pemimpin yang m­ampu mengubah daerahnya. Dibutuhkan pemimpin inovatif, pandai, dan jujur.

Pilkada Jateng 2020
Henry Indraguna (kiri) saat mengikuti fit and propper test bakal calon kepala daerah dari PDIP di Panti Marhaen Semarang.

Henry bersikukuh akan “melawan” apabila rekomendasi partai tidak diberikan kepadanya. Kalau itu sampai terjadi, dia bakal menggunakan kendaraan di luar PDIP untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sukoharjo.

“Saya sudah siapkan itu semuanya. Saya akan kumpulkan semua partai, bagaimana caranya kursi di atas dua puluh,” imbuhnya. Konsekuensinya, dia siap menerima sanksi dari partai, baik skorsing maupun pemecatan.

Sejauh ini, belum ada satu partai politik pun yang resmi mengumumkan pasangan calon untuk mengikuti Pilkada Sukoharjo 2020. Semuanya masih saling menunggu rekomendasi DPP PDIP, sehingga belum diketahui koalisi partai yang akan terbentuk nanti.

Semula, DPP akan memberikan rekomendasi calon kepala daerah dalam Rakernas PDIP di Jakarta beberapa waktu lalu. Rekomendasi diberikan secara bertahap. Namun sebagian besar rekomendasi tertunda, termasuk untuk 21 daerah kabupaten / kota di Jawa Tengah. (JT Online)