JawaTengah.Online – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) segera melakukan koordinasi dengan pusat untuk terus menekan kenaikan harga bahan pokok. Pihaknya berpendapat, selain Covid-19, kenaikan harga bahan pokok menjadi salah satu indikator peningkatan kemiskinan di Indonesia, termasuk Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, Jumat (08/04/2022). Ia mengatakan, kenaikan ini tidak terjadi di secara nasional. Sehingga, perlu adanya koordinasi pada pemerintah daerah maupun Pusat.

“Supaya di tahun ini, di bulan puasa ini khususnya jelang lebaran harga komoditas yang ada bisa kita kendalikan,” kata Taj Yasin, sapaan akrabnya.

Taj Yasin menilai, ditambahkannya wilayah miskin ekstrim di Jateng oleh pemerintah pusat juga perlu mendapat penanganan serius. Salah satu langkahnya, mengoptimalkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wagub mengungkap, program Satu OPD Satu Desa Dampingan masih digulirkan untuk menekan angka kemiskinan di Jateng. Selain itu, dia juga meminta pemerintah kabupaten atau kota untuk mereplikasi dan memperbanyak program tersebut.

“Kemarin sudah rapatkan, akan kita masifkan lagi gerakan gerakan penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah (program) OPD kita yang mendampingi satu desa. Dan itu sudah direplikasi oleh kawan kawan di kabupaten/kota. Sehingga akan lebih masif lagi,” terang dia.

Sebagai informasi, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menetapkan 212 kabupaten atau kota di 25 provinsi sebagai prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2022. Hal itu tertuang melalui Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara, Nomor : B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022.

Di Provinsi Jateng terdapat 19 kabupaten atau kota miskin ekstrem dalam surat tersebut. Selain Jateng, di Jawa Barat terdapat 17 kabupaten atau kota, sedangkan sebanyak 25 kabupaten atau kota di Jawa Timur juga masuk prioritas. (Wan/JT02)