JawaTengah.Online – Ribuan mahasiswa menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Rabu (13/4/2022). Dalam aksi masa tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi rakyat menggugat melayangkan 11 tuntutan.

Pada pukul 15.30 WIB, nampak sejumlah warna almamater dan bendera baik organisasi maupun kampus mulai memadati halaman depan Gubernuran itu. Sejumlah orasi dari masing-masing kordinator lapangan (korlap) turut disuarakan silih berganti.

Terlihat ada security barrier yang sekilas nampak seperti kawat berduri dan memisahkan antara peserta aksi masa dengan aparat kepolisian.  Meski demikian, demonstrasi itu berahir kondusif hingga pukul 18.00 WIB.

Perwakilan korlap aliansi rakyat Jawa Tengah menggugat, Pudol mengatakan, aksi ini mendasari kondisi negara saat ini yang semakin jauh dari kata demokrasi. Yakni kesewenangan oligarki yang dinilai semakin nyata dalam pengambilan kebijakan-kebijakan negara yang merugikan masyarakat.

“Mulai dari wacana tiga periode presiden, naiknya harga pertamax dan minyak goreng, sampai pemindahan Ibu Kota Negara yang dinilai terlalu dipaksakan untuk dilakukan di tengah krisis nasional seperti sekarang ini,” kata mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) itu.

Selain itu, lanjut Pudol, dampak dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja juga secara nyata melanggengkan perusakan lingkungan, perampasan ruang hidup masyarakat, juga pengeksploitasian dan pereduksian hak-hak dan kesejahteraan buruh. Tak hanya itu, konflik agraria dan permasalahan buruh hingga kini dinilai belum pernah terselesaikan dengan optimal.

“Bahkan justru kebijakan yang diambil oleh Pemerintah cenderung berpihak pada kepentingan korporat. Hal ini menjadi indikasi bahwa kekalahan negara di cengkraman oligarki semakin nyata terlihat,” terang dia.

Kesempatan sama, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar menerangkan, pemasangan pagar kawat berduri atau security barrier hanya sebagai pelindung objek. Ia menjelaskan, pemasangan security barrier merupakan standar operasional prosedur (SOP) untuk pengamanan objek.

“Harapannya unjuk rasa pada hari ini kondusif. Kami juga menyampaikan kepada anggota, bahwa kegiatan pengamanan ini sebisa mungkin dilaksanakan secara humanis,” terang Kapolrestabes.

Sedangkan terkait personil, pihaknya telah menyiapkan 935 personil gabungan TNI/Polri untuk pengamanan. Selain itu, juga dilakukan pengalihan arus jalan dengan sistem contraflow.

Beberapa tuntutan yang disuarakan antara lain menuntut MPR RI berkomitmen untuk tidak mengamandemen UUD NRI 1945, memastikan rantai pasokan ketersediaan BBM dalam negeri, , cabut UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya dan cabut SK Gubernur Jawa Tengah tentang UMK Tahun 2022 di Kabupaten/Kota yang berdasarkan UU Cipta Kerja (Wan/JT02).