JT Online
JawaTengah.Online – Meski secara pandangan hukum persoalan Desa Wadas, Kabupaten Purworejo telah selesai. Namun, dari sisi permasalahan sosial dinilai masih belum usai. Pasalnya, kekecewaan dan keraguan masyarakat masih dirasakan sampai saat ini.
Hal itu disampaikan Dosen sekaligus Pengamat Politik, Teguh Yunowo, saat ditemui di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Diponegoro (UNDIP), Rabu (16/2/2022). Ia mengatakan, kebijakan publik seharusnya diselesaikan dengan dua proses. Yakni pendekatan masyarakat (sosial) dan sesuai kebijakan.
“Jadi kalau bicara kebijakan publik, dari aspek hukum sebetulnya soal Wadas ini secara hukum selesai. Artinya sudah ada ketetapan hukum, mayarakat sudah ada upaya hukum dan keputusan hukum. Bahkan, sudah diputuskan bahwa itu Proyek Strategi Nasional (PSN) dan berjalan terus. Tetapi itu tidak cukup. Politik itu, hukum yes dan sosial juga harus yes. Karena faktanya masih ada momentum yang masyarakat merasa persoalan ini belum selesai. Keraguan dan kekawatiran sosial itu masih muncul. Ini yang harus digarisbawahi,” kata Teguh.
Selain itu, lanjut Teguh, datangnya aparat keamanan dan orang luar ke Desa Wadas tentu menjadi sesuatu persoalan yang berada di luar kebiasaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng). Ia meyakini ada suatu persoalan yang terjadi di Desa Wadas.
“Entah apapaun masalahnya, apakah itu berupa penolakan atau penerimaan, itu hal berbeda dan respon masyarakat pasti bermacam-macam. Kemudian, Pemerintahan Jawa Tengah itu kan, salah satunya meyakini ono rembuk yo dirembuk (ada diskusi ya diskusi). Intinya kalau bisa dibahas bersama, kenapa tidak. Kita sangat tau persis karakter Ganjar itu kan, apalagi berkali-kali Ganjar mengatakan (Jateng Gayeng). Seharusnya ono rembuk di rembuk, persoalan itu dibahas,” terang dia.
Kendati demikian, Teguh tidak mempermasalahkan hal itu lantaran memang secara hukum menjadi kewenangan bagian Pemprov. Namun, ia menyayangkan langkah Ganjar yang tidak melakukan proses diskusi masyarakat seperti tagline di Jawa Tengah yakni Jateng Gayeng.
“Proses diskusi masyrakat itu kan penting dilakukan. Gubenur kita kan, sangat komunikatif dan mudah berhubungan dengan orang. Jadi bisa terjadi ini (kisruh sebelumnya), sangat patut disayangkan. Padahal Jateng sudah kondusif, muncul seperti ini (permasalahan Wadas), ada persoalan apa? Karena tidak mungkin api ada tanpa asap,” tegas dia.
Saat ditanya mengenai langkah Ganjar yang membuka dialog bersama masyarakat usai kisruh tersebut, Teguh hanya menyampaikan hal itu hanya untuk membuat suasana kondusif saja. Ia justru mempertanyakan sikap Ganjar yang sebelumnya meminta maaf kepada masyarakat.
“Pak Ganjar minta maaf atas kehadiran aparat atau penangkapan? Kan aneh jadinya, karena kalau penangkapan, Pak Ganjar tidak punya kewenangan menangkap. Itu kan (kewenangan) polisi. Maka perlu dicek dalam kontek apa, karena bagus juga permintaan maaf. Tetapi apakah itu cukup, ini berimbas apa tidak,” tutup dia. (Wan/JT02)
