SEMARANG – Warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Jateng), terus bertahan menolak rencana penambangan batu andesit. Kali ini, sejumlah perwakilan warga Wadas dan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli alam Desa Wadas (GEMPADEWA) turun kejalan dan melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Rabu (16/8/2023).

Perwakilan warga Wadas, Abdul Wahid, 30, mengatakan aktivitas penambangan terus berjalan meski izin penambangan lingkungan (IPL) telah habis sejak 7 Juni 2022 lalu. Akibatnya, polusi udara, permasalahan lingkumgan hingga sosial terkait pembebasan yang belum tuntas kian membesar.

“Warga berkali-kali menyampaikan hentikan tambang, tapi sama sekali enggak didengar pejabat. Seringkali kita audiensi, dengan Gubernur, Bupati, BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) tapi sampai hari ini enggak ada respone apa-apa. Jadi kami ke kantor (Gedung Gubernur Jateng), barang kali didengar,” seru Abdul di sela-sela suasana aksi, Rabu (16/8/2023).

Abdul pun menyampaikan, semenjak adanya aktivitas tambang, permasalahan berupa banjir, polusi udara, dan berkurangnya mata air mulai tampak di Desa Wadas. Warga akhirnya mulai resah dan kuatir akan nasib mereka kedepan mengingat pemerintah seakan tutup mata dengan permasalahan-permasalahan tersebut.

“Keinginan masyarakat itu berhenti (pertambangan). Karena berisiko besar, ada (pemukiman) dibawah kaki bukit yang ditambang, dan sampai saat ini warga masih konsisten, berappun ganti rugi, tapi mati longsor untuk apa? Uang bukan suatu barang yang beharga, kenyamanan di sana bertahun-tahun, dan kesejahteraan suduh cukup,” jelasnya.

Abdul menambahkan, aksi kali ini murni sebagai bentuk perjuangan warga Wadas dalam menyuarakan penolakan tambang andesit. Bahkan ia menegaskan isu wadas bukan amunisi bagi para politisi yang bakal terlibat kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang.

“Kami datang untuk tujuan keselamatan warga, bukan politik atau calon presiden, dan tentunya kita tolak (kedatangan politisi). Kepentingan kita bukan capres, tapi tambang Wadas. Kita enggak peduli siapa yang jadinl presiden, penting ada kebijakan peduli masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kordinator Aksi, Adib Saifin Nukman, menambahkan jika tuntutan yang dibawakan kali ini hanya satu, yakni menghentikan aktivitas pertembangan yang ada di Wadas. Tak hanya itu, pihaknya juga membenarkan bila aksi unjuk rasa dipilih pada hari ini karena bebarengan dengan adanya jadwal Gubernur Ganjer yang hadir dalam Paripurna di Gedung Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng.

“Hari ini pas paripurna, di mana banyak pejabat hadir, pak Gubernur ada di dalam, seharunya juga bisa mendengar suara-suara perlawanan dari warga. Tapi meskinada Gubernur (di dalam gedung), kami tidak minta Gubernur untuk datang. Karena berkali-kali warga aksi, audiensi, tidak pernah mengabulkan tuntutan warga,” imbuh Adib.

Lebih jauh, Adib bahkan menyindir Gubernur Jateng yang saat ini masa jabatanya akan segera habis pada 5 September 2023 di tengah permasalahan Wadas yang belum tuntas. Menurutnya, Ganjar seakan lari dari tanggung jawabnya karena meninggalkan permasalahn yang belum tuntas.

“Ini (Wadas) menjadi persoalan yang tidak di selesaikan oleh dirinya, IPEL yang seharusnya sudah habis, yang menandakan artinya pertambangan di wadas juga dihentikan,” tutupnya.

Sekadar informasi, aksi yang dilakukan di sepanjang Jalan Pahlawan itu berjalan cukup kondusif. Tercatat ada belasan mahasiswa yang turun ke jalan beserta sekitar 15 orang warga perwakilan dari Desa Wadas. (Wan)