JawaTengah.Online – Kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng (migor) sebesar Rp 300 ribu per tiga bulan untuk masyarakat, dianggap sebagai cara jadul. Sebab, langkah tersebut tidak bisa untuk mengatasi persoalan harga yang masih melambung tinggi.

Hal itu disampaikan pakar ekonomi dari Universitas Muhamadiah Semarang, Hardiwinoto, melalui sambungan telepon, Rabu (6/4/2022). Ia mengatakan, apabila ingin menyelesaikan permasalahan migor, pemerintah harus memberantas para mafia.

“Ini (BLT migor) kan, kebijakan kuno, kalau memang berani, ya mafia tumpas (berantas). Secara konsep harusnya begitu, kalau sudah disebutkan ada mafia, mestinya lakukan sesuatu,” kata Hardi, sapaan akrabnya.

Saat ditanya apakah keputusan BLT migor bisa menjadi tolak ukur kekalahan pemerintah dalam memberantas mafia, Hardi tidak menampik pertanyaan tersebut. Pasalnya, indikasi adanya permainan mafia juga disebutkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), Muhammad Lutfi.

“BLT migor kekalahan negara memberantas mafia? Bisa begitu. karena kalau sudah dinyatakan, apalagi yang menyatakan kementerian itu sendiri, berarti ada densus mafia minyak, kalau begitu kan, ya harusnya diberantas,” tegas dia.

Kendati demikian, Hardi menilai BLT migor tetap bagus untuk penanganan jangka pendek. Namun, pemerintah harus segera menangai secara serius mulai dari proses produksi hingga distribusi.

“Kalau hanya sekedar obat pusing (pereda sementara) tidak apa-apa. Hanya sekedar ngelu, kasih bodrek. Tapi tetap saja sebenarnya itu bukan sebuah penyelesaian masalah. Karena itu (BLT migor) sekilas hanya untuk obat kejut saja,” pungkas dia.

Selain itu, Hardi juga menilai pemerintah perlu memperhatikan akurasi data penerima BLT migor. Sebab, permasalahan deviasi atau penyimpangan data dinilai selalu ada dari dulu.

“ Sejak dulu BLT pasti ada deviasi data atau ada yang tidak tepat. Kemudian dari sisi politik ada pilih-pilihnya juga, yaitu dari segi orang yang punya kedekatan tertentu. Jadi data bias pasti ada, tapi tidak apa, karena secara makro ada daya beli baru akibat BLT migor itu,” imbuh dia.

Sekali lagi Hardi menegaskan, BLT Migor sebesar Rp 300 ribu per tiga bulan untuk masyarakat itu hanya sebatas penghilang rasa sakit sementara. Sehingga, pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi polemik migor tersebut dengan mengusut tuntas para mafia minyak. (Wan/JT02)