SEMARANG – Ratusan mahasiswa dan buruh menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) pada Selasa (6/9/2022) siang. Mereka tak lain menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang telah ditetapkan pemerintah pusat pada Sabtu (3/9/2022) lalu.

Pada pukul 13.30 WIB, nampak massa buruh mulai memadati sepanjang jalan Pahlawan. Kemudian pukul 14.00 WIB, disusul rombongan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Semarang. 
Security barrier yang sekilas nampak seperti kawat berduri yang memisahkan antara peserta aksi masa dengan aparat kepolisian juga telah disiapkan pihak berwajib. Meski demikian, hal tersebut tak mengurangi niat mereka dalam menyampaikan aspirasi. 

Kordinator lapangan (Korlap) PMII Semarang, Muhammad Farchan Ardi Wirahman, mengatakan penolakan ini karena kenaikan BBM dirasa bisa memberatkan masyarakat. Khususnya, bagi mereka yang kalangan menengah kebawah. 
“Karena kami merasa, jika persoalan dampak, kalangan menengah kebawah membutuhkan subsidi. Jadi sangat terasa,” kata Muhammad ditengah-tengah aksi massa, Selasa (6/9/2022). 

Muhammad menegaskan, fokus dari aksi ini agar pemerintah membatalkan kenaikan herga BBM. Jika hal tersebut tidak diindahkan, ia menyampaikan akan ada aksi lebih besar.

“Kalau enggak ada penurunan harga. Dalam waktu 3×24 jam kami akan turun lagi dan lebih banyak lagi massanya. Kalau sekarang ini Semarang, mungkin besok se-Jateng,” tegas dia. 

Disinggung mengenai aksi yang berbarengan dengan para buruh, Muhammad menyampaikan hanya kebetulan. Pasalnya, ia juga tak mengetahui jika para buruh melakukan aksi unjuk rasa di hari yang sama. 

“Baru tau kalau ada aksi (dari buruh). Ini (aksi PMII) tidak ada kaitanya,” pungkas dia. 

Senada, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menuntut hal serupa. Yakni menolak adanya kenaikan BBM. 

“Kebutuhan pokok bisa meroket, sedangkan upah buruh di Jateng kecil. Batalkan kenaikan BBM” seru salah seorang buruh ditengah orasi itu. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, mengatakan akan meneruskan apa yang telah menjadi tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat. Ia pun juga mengapresiasi tindakan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. 

“Tentunya akan kami teruskan ke pusat segera. Karena kebijakan ini yang berwenang disana (Presiden),” tutup dia. (Wan)