JawaTengah.Online – Puluhan mahasiswa Kota Semarang dan warga Desa Wadas menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (22/3/2022). Mereka menggelar aksi  unjuk rasa untuk mendesak Ganjar Pranowo segera mencabut izin penetapan lokasi (IPL) tambang di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Seorang warga yang mengikuti aksi, Siswanto (30) menyampaikan, poin terbesar dari warga yakni pemerintah  segera mencabut IPL dan hentikan rencana pertambangan di desa tersebut. Sebab, ia menuturkan selama ini upaya warga yang sudah dilakukan tidak direspon oleh pemerintah.

“Saya bersama warga sudah berjuang selama 6 tahun untuk menyampaikan tuntutan kepada berbagai pihak, mulai dari Ganjar Pranowo, BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Serayu hingga BPN (Badan Pertahanan Nasional),” kata Siswanto.

Selain itu, lanjut Siswanto, pihaknya sempat datang ke Mapolres Purworejo untuk meminta pimpinan kepolisian setempat agar anggotanya tidak melakukan kekerasan terhadap warga  Desa Wadas. Namun, upaya tersebut tidak dilakukan.

“Kita pernah juga ke Kapolres untuk meminta jangan sampai terjadi kekerasan di Wadas. Tapi, ada kejadian tanggal 8 sampai 10 Februari yang terjadi pengepungan. Itu benar-benar semua warga trauma dan tertekan atas tindakan aparat, “lanjut dia.

Bahkan, Siswanto menjelaskan  hingga saat ini aparat kepolisian masih melakukan berpatroli tiap malam di desanya. Dari situ, warga menanyakan kepada polisi apakah sudah mengantongi surat tugas dalam kegiatan patroli tersebut. Sayangnya, petugas-petugas tersebut diketahui tidak bisa menunjukkan surat tugas.

“Jadi, tiba-tiba polisi tengah malam patroli ditanya oleh beberapa warga, apakah ada surat tugas di Desa Wadas. Nyatanya tidak ada. Meski, polisi datang paling satu mobil ada 3 orang sampai 5 orang,” jelas dia.

Meski berjumlah sedikit, kehadiran aparat ini membuat warga terganggu. Lantaran Desa Wadas sedang ada  persolan lingkungan yang belum kunjung selesai dan trauma peristiwa pengepungan dari polisi.

“Kita resah, adanya patroli polisi. karena di sini masih ada konflik, dan kalau enggak ada konflik kita enggak papa. Jadi, kita masih trauma kejadian tanggal 7  dan 10,” pungkas dia.

Lebih lanjut, Siswanto menuturkan  pengukuran lahan, warga tidak diberikan informasi. Sehingga, warga menghentikan upaya pemerintah untuk pengukuran lahan pertambangan di desanya.

“Pengukuran lahan mendadak itu, warga tidak diberikan informasi. Dan kemarin digagalkan, upaya menghentikan ini karena warga tidak ingin penambangan itu sampai sekarang masih komitmen menolak aktivitas kegiatan pemerintah di Wadas, ” terang dia.

Senada, koordinator aksi, Muhammad Rifda Kamil menyatakan, tuntutan agar Ganjar Pranowo segera mencabut IPL di Desa Wadas. Selain itu, memberhentikan rencana pertambangan dan cabut IPL. (Wan/JT02)