JawaTengah.Online – Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi dapat memicu kenaikan inflasi di wilayahnya. Sebab, pihaknya memprakirakan pada 2023 inflasi di Jateng bisa mencapai 6 persen seusai adanya kenaikan tersebut. 

Deputi Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah (Jateng), M Firdauz Muttaqim tak menampik adanya dampak kenaikan tersebut. Namun, ia mengatakan angka tersebut masih lebih rendah dibanding negara lain. 

“Prakiraan masih 5 sampai 6 persen. Masih lebih rendah dari negara lainnya,” kata Firdauz, Rabu (31/8/2022).

Firdauz menegaskan, inflasi tersebut terbilang rendah karena jauh dari angka negara lain yang bisa mencapai 70 persen, yakni Tukir. Kemudian di Asia pun ia meyebut berkisar 9 persen. 

“Jadi ya di Indonesia itu (inflasi), masih relatif rendah,” tegas dia. 

Sedangkan untuk kondisi inflasi tahun ini, pihaknya mencatat ada 5,45 persen. Angka tersebut, akibat tingginya harga bawang merah dan cabai. 

“(Saat ini) sudah sampai 5,45 persen. Tapi besok ada deflasi, akan turun lagi. Kemarin kan, gara-gara cabai dan bawang merah. Sekarang harga cabai dan bawang merah sudah relatif turun. Tinggal harga telur yang belum (turun),” beber dia.

Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, menyampaikan kebijakan inflasi agak sulit dikendalikan karena berhubungan juga dengan kebijakan pemerintah pusat. Yakni mengenai sumber daya energi atau BBM yabg turut memhadj problem diranah internasional.

“Kebijakan ini (kenaikan BBM) juga agak dilematis. Kalau tetap disubsidi, kemarin Bu Sri Mulyani menyatakan akan ada beban yang pelaksanaannya sekarang, tapi nanti dibebanka 2023 sekitar Rp 195 triliun,” pungkas Sumarno 

Sumarno pun mengaku masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait hal tersebut, khususnya wacana pemberian bantuan bagi masyarakat yang akan terdampak. 

“Saat ini agak kesulitan memisahkan siapa yang beli (subsidi bahan bakar). Karena ini (subsidi) berlaku di pasar. Menteri Keuangan juga sudah bicara kemarin, untuk ada kebijakan apakah sebagian dialihkan ke bantuan sosial. Jadi kami juga masih menunggu kebijakan pusat,” tutup dia. (Wan/JT02)