JawaTengah.Online – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Semarang menggeruduk kantor pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (11/4/2022). Dalam aksi masa itu, mereka membawa delapan tuntutan.

Antaranya turunkan harga minyak goreng, usut tuntas mafia minyak goreng, turunkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Muhammad Lutfi, mendesak pemerintah untuk menjamin distribusi BBM bersubsidi (Pertalite) tepat sasaran, menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa periode jabatan presiden.

Lebih jauh, termasuk mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menolak amandemen UUD 1945 karena tidak mendesak dan irasional dan mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan bangsa.

Hal itu disampaikan oleh Kordinator Aksi, Junaidi usai melakukan beberapa orasi di depan kantor Pemerintah Provinsi Jateng. Meski ada delapan tuntutan, pihaknya akan lebih fokus pada tiga permasalahan saat ini.

“Aliansi Semarang Menggugat melakukan konsolidasi dan teknis lapangan demonstrasi menyikapi tiga isu nasional. Mulai dari kelangkaan dan minyak goreng yang mahal, kenaikan harga pertamax dan penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Junaidi.

Salah satu mahasiswa di Universitas Wahid Hasim Kota Semarang itu menjelaskan, pihaknya ingin pemerintah lebih bisa menuntaskan permasalahan minyak goreng. Sebab, sampai saat ini masih terkesan langka keberadaan hingga harganya yang masih cukup tinggi.

“Dalam kasus kenaikan harga minyak goreng, Aliansi menemukan beberapa kejanggalan terhadap pernyataan pemerintah terkait penyebab naiknya harga minyak goreng, pertama alasan yang sering kali dikemukakan Kemendag adalah distribusi migor yang terhambat karena pandemi,” jelas dia.

Alasan tersebut, lanjut Junaidi, bukan alasan yang bisa diterima oleh pihaknya. Ia menggapkan alasan tersebut kenapa bisa terjadi pada akhir-ahir ini saja.

“Forum Aliansi menolak alasan ini karena tidak rasional,seandainya benar, bahwa naiknya harga migor karena pandemi mengapa kenaikan harganya baru berlangsung lima bulan terakhir, padahal pandemi sudah berlangsung selama dua tahun,” lanjut dia.

Untuk tuntutan kedua, permasalahan kenaikan Pertamax, pihaknya tidak terlalu mempermasalah kenaikan tersebut. Ia menilai kenaikan tersebut adalah hal yang wajar.

“Kami tidak terlalu mempermasalahkannya, karena  bagaimana pun hari ini skala ekonomis Pertamax adalah Rp 16 ribu per liternya jika pemerintah tidak menaikkan harga, akan ada terlalu besar subsidi energi pada BBM jenis Pertamax,” pungkas dia.

Lebih jauh, pihaknya juga menolak adanya penundaan pemilu tahun 2024 dan tidak menyetujui perpanjangan masa jabatan periode presiden. Ia menganggap dengan adanya perpanjangan masa jabatan tersebut bisa melanggar peraturan yang sudah ada.

Sementara untuk keamanan sendiri, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar menyampaikan, pihaknya menyiagakan 900 personil untuk mengamankan unjuk rasa ini. Ratusan personil yang diturunkan tersebut, adalah tim gabungan pengamanan.

“Terdiri dari Polrestabes Semarang, Polda Jateng, TNI dan satuan terkait lainnya yang ditugaskan secara langsung membantu petugas untuk memastikan aksi unjuk rasa berjalan dengan baik,” tutup dia. (Wan/JT02)