SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mulai mendekati deadline atau tinggal tiga bulan lagi untuk menghabiskan serapan anggaran belanja selama satu tahun. Diketahui, dari anggaran belanja Rp 24,61 Triliun triliun, pihaknya baru membelanjakan senilai Rp 14,58 triliun. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jateng, Slamet, mengatakan serapan anggaran di wilayahnya baru mencapai 59,23 persen. Jumlah itu, adalah periode Januari hingga 12 September 2022. 
“Jika dilihat sampai akhir tahun, secara proknosis (prediksi) direncanakan bisa semua mencapai target,” kata Slamet saat dijumpai, Rabu (14/9/2022). 
Slamet menjelaskan, serapan anggaran pendabatan dan belanja daerah (APBD) ditopang dari serapan belanja modal, serta belanja barang dan jasa dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi. Sehingga, untuk setiap pekerjaan fisik, OPD harus mengkroscek progres pekerjaan tersebut. 

“Seperti bantuan keuangan kabupaten/kota yang dominasi infrastruktur jalan, serapanya memang masih rendah, dari Rp 863 milliar terealisasi Rp 152 milliar (17,62 persen). Itu (rendahnya serapan) ikarenakan baru selesai lelang dan banyak yang tidak mengambil uang muka.” beber dia. 
Kendati rendah, Slamet menampik bila pembangunan infrastruktur itu berjalan lambat. Pasalnya, penbangunan tetap berjalanan cepat namun klaim proyeknya yang belum dicairkan. 

“Ini (kendala serapan rendah) lebih banyak ke pencairan uang muka proyek ya. Karena skema kita mengikuti pembayaran kontrak. Jadi kabupaten/kota mengerjakan dulu (sesuai kontrak) baru klaimnya. Sifatnya reimbursable, makanya di data terkesan lambat (serapanya),” tegas dia. 
Lebih rinci, terkait belanja operasi dan modal dari anggaran Rp 15,66  triliun terserap Rp 9,30  triliun atau 59,33  persen. Untuk belanja transfer dan bantuan tak terduga (BTT) dari Rp 8,943 triliun terserap Rp 5,282 triliun atau 59,07 persen.

“Kemudian pengeluaran pembiayaan, dari anggaran Rp 891 millir terserap 416 milliar (46,7 persen). Sedangkan paling tinggi (serapan bagus), di bantuan keuangan desa, itu dari anggaran Rp 1,860 triliun terserap 1,564 triliun (84,11 persen),” tutup dia. (Wan)