Drs. JULIYATMONO (Bupati Karanganyar)

Semarang, Jawa Tengah. Online ; UNTUK bisa mengenjot pertumbuhan ekonomi tujuh persen, daerah tak bisa hanya bergantung pada investasi. Karena tidak semua daerah wilayahnya bisa dieksplorasi untuk tujuan investasi.

Oleh karenanya harus ada kreativitas daerah untuk bisa menggali potensi yang melikiki daya dukung untuk menompang pertumbuhan. Salah satunya adalah SDM (Sumber Daya Manusia)

Itu pula yang dilakukan oleh Bupati Karanganyar Drs Juliyatmono dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Angka pertumbuhan ekonomi di salah satu kabupaten di wilayah Solo Raya itu kini tembus diangka 5,98 persen, angka yang diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah.

Sebagaimana yang dipaparkan Juliyatmono dalam seminar sehari Menumbuhkan Eknomi 7 Persen yang diselenggarakan Partai Golkar Jawa Tengah dan Tabloid Jawa Tengah di Semesta Hotel Semarang Senin lalu, politikus Partai Golkar itu mengatakan, SDM juga menjadi modal investasi untuk sukses tidaknya daerah mengembangkan bidang perekonomiannya.

Dia mengatakan di luar investasi, pihaknya fokusnya membangun SDM (Sumber Daya Manusia). Kalau SDM nya bagus, setiap induvindu bisa produktif untuk menghasilkan sesuatu maka akan menimbulkan pertumbuhan.
Untuk mendukung langkah itu, kebijakan awal yang dilakukan pada periode pertama kepemimpinanya di Karanganyar salah satunya menggenjot kualitas SDM yang dilakukan dengan membebaskan biaya pendidikan hingga SMA.

“Kalau rakyat sudah tidak lagi berpikir tentang biaya pendidikan maka mereka akan bisa fokus bekerja, dengan fokus bekerja maka dia akan lebih produktif mengahsilkan sesuatu. Dengan bisa menghasilkan sesuatu yang banyak maka akan mendapat penghasilan, dengan punya penghasilan berarti punya daya beli, dengan ada daya beli maka akan muncul pertumbuhan” paparnya.

Dengan pola itu terbukti tambahnya, dia bisa membawa pertumbuhan ekonomi Karangnyar meningkat dan sekarang mencapai hampir 6 persen tepatnya 5,98 persen.

Ketua DPD Partai Golkar Karanganyar itu, kurang sependapat kalau untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melulu mengandalkan investasi. Karena tidak semua daerah (Kabupaten/ kota) memiliki modal geografis yang sama. Misal ada daerah yang bagus untuk investasi, tapi ada juga yang tidak.

Lagi pula untuk mendatangkan investasi itu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, tapi sangat sulit. Karena tidak bisa sekadar ngomong, ayo datang ke daerah dan tanamlah investasi.
“Pada hal tanah yang kita tawarkan ke investor itu milik rakyat, bukan milik pemerintah. Nah begitu investor datang pasti rakyat ingin tanahnya dibeli mahal. Nah kalau tidak terjadi kecocokan harga, maka calon investor itu akan pergi dan tidak jadi berinvestasi “ jelas Juliyatmono

Problem Otonomi Daerah

Selain persoalan investasi dan pertumbuhan ekonomi, menurut Bupati Karanganyar dua periode ini, ada persoalan yang menurutnya bisa membuat risau para kepala daerah kedepan yakni terkait penerapan otonomi daerah.

Dikatakan, sebagaimana menurut UU No. 32 tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun pada prakteknya tandas Juliyatmono Otonomi Daerah itu sudah tidak ada. Karena wewenang daerah itu sekarang sudah tidak ada, lantaran semua sudah ditarik ke pusat. Kepala Daerah (bupati-red) menurut Juli sekarang ibaratnya seperti seorang tukang yang diberi upah oleh pusat, dimana upah itu sudah dipastikan.

Bantuan keuangan pusat untuk daerah itu diberikan dalam bentuk DAU (Dana Alokasi Umum) yang jumlah dan penggunaanya sudah ditentukan. Sehingga menjadi kepala daerah hanya seperti tukang saja yang diberi upah.

“Kondisi ini yang menyebabkan jabatan bupati kedepan bakal menjadi tak menarik lagi , kalau tidak ada perubahan kondisi “ terangnya. Untuk itu ia mengusulkan agar Partai Golkar melalui fraksinya di DPR bisa meminta kepada pemerintah untuk meninjau kembali penerapan otonomi daerah.

Kepala daerah yang statemennya pernah viral dengan usulannya untuk membentuk provinsi Solo Raya sebagai pemekaran Jawa Tengah itu juga mengatakan memimimpin kabupaten lebih berat disbanding di kota madya.
“Selain wilayahnya sangat luas, sebagaian besar infrastrukturnya jelek. Sementara kalau daerah di perkotaan (kota madya) selain anggarannya besar wilayahnya sempit. Jadi untuk memimpin wilayah di kota jauh lebih ringgan dari pada memimpin di daerah/kabupaten)’’ papar Juli.

Sementara terkait dengan peran strategis kabupaten/ kota sebagai penopang pertumbuhan ekonomi Jateng tujuh persen, Bupati yang diusung partai Golkar itu mengusulkan pemerintah pusat dan provinsi memberi apresiasi pada daerah yang berhasil tumbuh tujuh persen.

“Jadi daerah tidak hanya dipacu saja untuk bisa mencapai pertumbuhan 7 persen, tapi juga dapat apresiasi apa kalau berhasil mencapai angka itu “ ucapnya.

Bagi Karanganyar bermodal angka pertumbuhan yang sekarang hampir 6 persen, untuk mencapai 7 persen Juliyatmono dirasa tidak sulit. Dengan bermodalkan tata kelola pemerintahan yang baik serta kreativitas masyarakat yang tinggi dibidang ekonomi menjadi Karanganyar telah membuktikan sebagai daerah tertinggi pertumbuhan ekonominya di Jawa Tengah.
Bambang Sartono